Komhukum (Bandung) - Rumah dinas Ketua DPRD Jawa Barat di Jalan Citarum Kota Bandung, dianggap tidak strategis dan tidak representatif karena lahannya sempit untuk parkir, posisinya berdekatan dengan Masjid Istiqomah sehingga kerap membuat kegiatan ketua dewan terhambat.
"Begini, Pak Ketua (DPRD Jabar) itu kan sering ada acara dan kegiatan seperti rapat atau pertemuan. Lalu kerap dihentikan sementara kalau ada aktivitas di masjid. Bukan apa-apa, tapi untuk menghargai aktivitas di masjid itu. Kemudian saat Idul Fitri atau Idul Adha, Ketua DPRD tidak bisa ke luar dari rumah tersebut karena tertutup jamaah yang akan melaksanakan shalat," kata Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Jawa Barat Ida Hernida, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (22/8).
Karena alasan-alasan tadi, maka Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara tidak menempati rumah dinas yang sekarang di Jalan Citarum dan meminta relokasi rumah dinas baru sehingga Sekretariat DPRD Jabar menganggarkan dana sebesar Rp. 15 miliar di APBD murni 2011 untuk pengadaan rumah jabatan Ketua DPRD Jabar.
Menurut Ida, kondisi rumah dinas di Jalan Citarum tersebut juga cukup memprihatinkan seperti atapnya terus-menerus bocor. "Jika hujan besar dan banjir, airnya langsung masuk ke ruang ketua, ruang tamu, dan kamar," kata Ida.
Sebelumnya, Setwan DPRD Jawa Barat sudah mencoba membetulkan keadaan rumah dinas itu tapi kondisinya tidak berubah. "Itulah sebabnya Pak Ketua tidak menggunakan rumah dinas itu tapi lebih memilih memakai rumah pribadinya," ujar Ida.
Dikatakannya, luas tanah dan bangunan rumah jabatan atau rumah dinas di Jalan Citarum, tidak sesuai standar kelayakan. Aturannya, kata Ida rumah jabatan atau rumah dinas Ketua DPRD Jawa Barat minimal luas 1.000 meter persegi. "Kalau yang sekarang hanya 700 meter persegi dan luas bangunannya 241 meter persegi. Pak Ketua ingin ada ruang rapat, tamu, ajudan, tetapi tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan lahan," katanya.
Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat mengajukan dana Rp. 15 miliar di APBD murni untuk pengadaan rumah jabatan bagi Ketua DPRD Jabar. "Kalau ada kelebihan, kami alihkan untuk anggaran lain. Jangan sampai terjadi Silpa," kata Ida.
Ia menambahkan, untuk mencari rumah yang cocok tentunya tidak mudah seperti rumah tersebut mesti berjarak maksimal tiga kilometer dari Gedung DPRD Provinsi Jabar di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung. "Tentunya hal ini tidak gampang. Kami melakukan penawaran terhadap 12 rumah dan kami tawarkan ke Pak Ketua. Kalau ada yang cocok, kami tunjuk tim penaksir untuk menilai rumah tersebut. Tim penaksir itu dari ULP (Unit Layanan Pengadaan)," ujar Ida. (K-4)
